| No | Judul Peraturan | Latar Belakang | Unit Pemrakarsa | Tahun Target | Partisipasi Masyarakat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 Tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
|
Untuk melaksanakan penataan kembali organisasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
|
-
|
2026
|
|
| 2 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
|
bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisas
|
-
|
-
|
|
| 3 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
|
bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
|
-
|
-
|
|
| 4 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
|
-
|
-
|
2026
|
|
| 5 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
|
bahwa Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah
|
-
|
2026
|
|
| 6 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital
|
Transformasi digital pemerintah merupakan bagian dari agenda strategis pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045. Evaluasi implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menunjukkan bahwa kerangka kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengorkestrasi transformasi digital pemerintah secara terpadu dan berorientasi pada dampak. Masih terdapat fragmentasi layanan, duplikasi aplikasi, keterbatasan interoperabilitas data, serta koordinasi kelemba...
|
-
|
2026
|
|
| 7 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian
|
-
|
-
|
2025
|
|
| 8 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Pada Instansi Pemerintah
|
-
|
-
|
2025
|
|
| 9 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
|
-
|
-
|
2025
|
|
| 10 |
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan
|
-
|
-
|
2025
|